Pemerintah dan BPJS Kesehatan belum memutuskan perubahan skema iuran Jaminan Kesehatan Nasional.

Besaran iuran masih mengacu pada aturan presiden yang berlaku bagi setiap kategori peserta.

Kategori peserta penerima bantuan iuran dibayarkan langsung oleh pemerintah.

Peserta pekerja penerima upah di lembaga pemerintahan dan swasta dikenakan potongan dari gaji.

Besaran iuran untuk kelas perawatan mandiri memiliki rincian nominal tersendiri.

Iuran peserta kelas III ditetapkan sebesar Rp 42.000 per orang per bulan.

Perhitungan iuran kelas II dipatok sebesar Rp 100.000 per orang setiap bulan.

Sementara itu, layanan perawatan kelas I dikenakan iuran sebesar Rp 150.000 per bulan.

Pembayaran iuran wajib dilakukan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya.

Ketentuan Tambahan dan Aturan Denda

Iuran bagi keluarga tambahan pekerja penerima upah terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua sebesar satu persen dari gaji per orang per bulan.

Kerabat lain seperti saudara kandung, ipar, hingga asisten rumah tangga memiliki skema perhitungan tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, iuran bagi veteran dan perintis kemerdekaan ditetapkan sebesar lima persen dari 45 persen gaji pokok pegawai negeri sipil golongan ruang III/a yang dibayarkan oleh pemerintah.

Tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 bagi peserta.

Denda baru akan dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap.

Besaran denda pelayanan tersebut dihitung sebesar lima persen dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak.