Pengaturan ojek online tidak berhenti pada penerbitan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Pemerintah bersama DPR kini menyiapkan aturan lanjutan di level undang-undang lewat revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penambahan Bab Khusus Transportasi Digital

Pemerintah menyetujui usulan DPR untuk menambah Bab XIII A yang membahas transportasi berbasis platform digital dalam revisi UU LLAJ.

Ojek online akan masuk dalam kategori angkutan terbatas menggunakan sepeda motor untuk orang, barang, serta makanan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bab tersebut juga memuat pelibatan pelaku usaha mikro.

Selain itu, aturan baru ini mencakup hak dan kewajiban perusahaan aplikasi, penentuan tarif, hingga kuota.

Faktor Keselamatan Jadi Alasan Utama

Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa aspek keselamatan menjadi alasan utama ojek online dimasukkan ke dalam revisi UU LLAJ.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menilai langkah ini diambil untuk menghindari kekosongan hukum.

Meski demikian, hak dan kewajiban pengemudi transportasi online tidak akan diatur langsung di dalam UU LLAJ.

Substansi perlindungan pekerja tersebut bakal diatur melalui undang-undang terpisah yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

Target Pemberlakuan Aturan Baru

Pemerintah menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat rampung pada tahun ini.

Aturan yang telah direvisi tersebut diharapkan sudah mulai bisa dijalankan secara resmi pada tahun 2027 mendatang.