Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menangguhkan Microsoft bersama enam perusahaan teknologi informasi dari program imigrasi tenaga kerja.

Kebijakan tersebut diumumkan oleh Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Tenaga Kerja Keith Sonderling pada hari Kamis.

Langkah penangguhan ini diambil menyusul adanya penyelidikan federal terkait dugaan penyalahgunaan program sertifikasi tenaga kerja permanen.

Daftar Perusahaan Terdampak Penyelidikan

Sejumlah perusahaan yang terkena kebijakan pembatasan ini meliputi Adobe, Cognizant Technology Solutions, Infosys, Tata, Wipro, HCL Technologies, dan Capgemini.

Sebagian besar dari entitas bisnis tersebut berbasis di India atau memiliki operasional berskala besar di negara tersebut.

Perusahaan-perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan layanan teknologi informasi berbasis kontrak bagi berbagai korporasi lain.

Pemerintah sedang menyelidiki penggunaan mekanisme sponsor pekerja asing untuk memperoleh status penduduk tetap di Amerika Serikat.

Program Permanent Labor Certification Program menjadi salah satu jalur pengajuan status bagi pekerja yang menggunakan visa H-1B.

JD Vance secara khusus menyoroti Microsoft dan menuding perusahaan raksasa tersebut telah menyalahgunakan sistem imigrasi yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan beberapa jam sebelum Presiden Trump memberikan penghargaan kepada CEO Microsoft, Satya Nadella.

Pemerintah menegaskan keinginan agar perusahaan teknologi terus berkembang melalui peningkatan perekrutan serta pelatihan tenaga kerja domestik.

Di sisi lain, pihak Microsoft menyatakan kesediaannya untuk memberikan informasi tambahan dan membela praktik penggunaan visa tenaga kerja.

Berdasarkan data Departemen Tenaga Kerja AS, Microsoft mengajukan sekitar 1.680 permohonan perubahan status hingga kuartal III tahun fiskal 2026.

Kebijakan pengetatan ini memicu beragam tanggapan dari para legislator serta kalangan industri teknologi di Amerika Serikat.