Abdul Mu'ti menyebut pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter generasi yang menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan dunia kerja.

Karena itu, kenaikan kelas dinilai perlu memastikan siswa memiliki bekal sebelum melanjutkan pembelajaran.

Meski opsi tersebut berpotensi diterapkan mulai tahun ajaran 2027, Abdul Mu'ti memastikan pemerintah tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru.

Kemendikdasmen masih membutuhkan kajian akademik serta masukan dari para ahli.

"Kalau rekomendasi itu bisa berasal dari pertemuan ini, saya kira langkah kami untuk menerapkan kebijakan itu akan semakin mantap karena dukungan dari para ahli," kata Abdul Mu'ti.

Jika kebijakan disetujui, sekolah harus memiliki mekanisme evaluasi yang lebih kuat untuk menentukan pemenuhan persyaratan kenaikan kelas.

Guru dan sekolah juga dituntut memberikan pendampingan lebih serius kepada siswa.

Menurut Abdul Mu'ti, keputusan tidak naik kelas bukan sekadar hasil akhir penilaian, melainkan bagian dari proses untuk memastikan siswa memperoleh intervensi pembelajaran yang dibutuhkan.

Kemendikdasmen masih menunggu hasil kajian dan masukan ahli sebelum menentukan penerapan kebijakan tersebut.