Praktisi senior migas Hadi Ismoyo mendorong Badan Usaha Khusus Migas menerapkan sistem bagi hasil fleksibel dalam RUU Migas terbaru.

Dorongan ini disampaikan pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Skema konvensional dengan pembagian standar dinilai perlu dievaluasi. Fleksibilitas dibutuhkan untuk menyesuaikan pembagian hasil dengan tingkat kesulitan wilayah.

Evaluasi Skema Konvensional

Penyesuaian pembagian hasil diarahkan pada karakteristik setiap area penambangan. Langkah tersebut dinilai mampu mendorong eksplorasi yang lebih luas.

Tujuannya untuk meningkatkan peluang ditemukannya cadangan migas berukuran raksasa. Hal ini disampaikan oleh Presiden Direktur PT Petrogas Jatim Utama Cendana.

Dalam penjelasannya, kewenangan BUK hanya mengatur bagian negara di dalam negeri. Pengelolaan bagian negara di luar negeri masuk dalam perspektif impor secara akuntansi.

RUU Migas terbaru turut mengatur pengusahaan kegiatan usaha hulu melalui kontrak kerja sama. Draf tersebut menetapkan bahwa KKS wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat.

Setiap kontrak yang sudah ditandatangani wajib diberitahukan kepada DPR. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan paling lambat 30 hari sejak penandatanganan.

Selama ini, sistem bagi hasil hulu migas berlandaskan kontrak kerja sama atau PSC. Biaya operasional kontraktor dikembalikan melalui hasil produksi sebelum sisa produksi dibagi.

Pemerintah juga memperkenalkan PSC bagi hasil kotor tanpa pengembalian biaya operasional. Skema tersebut dinilai kurang menarik bagi sebagian investor di area berisiko tinggi.