Skema program penjaminan simpanan masyarakat yang ditempatkan di lembaga koperasi mulai dipelajari oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu di Kompleks Parlemen pada hari Rabu, 7 Oktober 2026.

Langkah kajian ini dilakukan guna merespons permintaan pemerintah terkait penyetaraan perlindungan nasabah perbankan dengan penyimpan dana di koperasi.

Pihak LPS saat ini tengah berkoordinasi secara intensif bersama Kementerian Koperasi untuk mematangkan regulasi serta teknis pelaksanaannya.

Sebelumnya, usulan penjaminan ini disuarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam gelaran Fekdi dan IFSE 2026 di Jakarta.

Airlangga mendorong keterlibatan Komisi XI DPR RI untuk merumuskan perubahan regulasi yang dibutuhkan demi memperkuat sektor UMKM.

Pemerintah menargetkan aturan pelaksana dari Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro dapat segera dituntaskan bersama pihak DPR RI.

Anggito Abimanyu menjelaskan bahwa prinsipnya seluruh simpanan memang harus dibuatkan program penjaminan yang disamakan antara bank dan lembaga lain.

Batasan nilai simpanan yang dijamin saat ini belum ditentukan karena jenis simpanan koperasi yang akan masuk cakupan masih dalam tahap identifikasi oleh LPS.

Pengawasan model koperasi open loop juga dinilai lebih mudah diintegrasikan ke dalam sistem penjaminan karena berada di bawah supervisi Otoritas Jasa Keuangan.