Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono memberikan tanggapan terkait rencana PT Kereta Api Indonesia.

Respons tersebut muncul setelah perusahaan berencana melakukan impor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi.

AHY menyatakan bahwa dirinya belum bisa berkomentar lebih jauh mengenai rencana tersebut.

Ia mengaku masih perlu melakukan koordinasi dan diskusi mendalam bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Koordinasi lanjutan juga akan dilakukan bersama Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin agar kebijakan yang diambil berjalan selaras.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kerja sama pengadaan barang dari luar negeri tetap harus memprioritaskan kepentingan industri dalam negeri.

Menurutnya, kerja sama dengan negara lain termasuk Jepang merupakan hal yang wajar dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik.

Namun, ia menekankan agar industri perkeretaapian nasional harus tetap hidup dan berkembang di tengah arus impor.

Pemerintah menilai penambahan rangkaian kereta berkapasitas memadai dan modern memang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini.

Kendati demikian, kemandirian industri kereta api nasional tetap menjadi poin utama yang harus terus dibangun secara konsisten.

Setiap kerja sama pengadaan dari luar negeri wajib menyertakan proses alih teknologi antara kedua belah pihak.

Transfer teknologi tersebut diharapkan mampu dikembangkan menjadi inovasi domestik yang dibutuhkan pada masa depan.

Di sisi lain, pemerintah juga sedang berupaya memperluas jaringan jalur perkeretaapian di berbagai wilayah.

Pihaknya berencana memperluas sekaligus menghidupkan kembali jalur-jalur rel yang selama ini sudah tidak aktif.

Saat ini tercatat ada sekitar 7.000 kilometer rel kereta api aktif di seluruh Indonesia.

Pengembangan infrastruktur ini mencakup pembangunan rel baru pada trase krusial guna menopang mobilitas warga dan logistik.

Jaringan kereta logistik tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung sentra komoditas di wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Saat ini, rencana impor KRL bekas Jepang oleh KAI masih terkendala aturan batas maksimal usia kereta.

Kereta yang akan diimpor berusia 25 tahun, sementara aturan Kementerian Perdagangan menetapkan batas usia maksimal 20 tahun.

Rangkaian kereta bekas tersebut rencananya akan dioperasikan di dalam negeri selama kurun waktu 10 tahun.