Panitia penyelenggara DPR RI melaksanakan persiapan teknis serta gladi akhir di Ruang Sidang Paripurna.

Kegiatan tersebut bertempat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (6/10/2026) pagi.

Persiapan ini dilakukan untuk menyambut Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027. Agenda ini menguji serta memutuskan empat agenda utama legislasi dan pengawasan anggaran negara.

Proses registrasi peserta berdasarkan kelompok fraksi telah dimulai sejak pukul 08.35 WIB. Panitia juga menguji perangkat audio-visual serta layar LED berukuran besar.

Empat isu krusial yang dibahas mencakup penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2026. Laporan tersebut diserahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI sebagai bentuk pengawasan APBN.

Agenda berikutnya adalah pengambilan keputusan tingkat II atas RUU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama Pemerintah. Langkah ini menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XVIII/2020.

Selain itu, terdapat pengesahan RUU Satu Data Indonesia pada Pembicaraan Tingkat II. Regulasi ini masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 yang memuat sanksi administratif dan pidana.

Agenda terakhir memuat penyampaian pandangan umum fraksi atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Usulan tersebut berasal dari Komisi III DPR RI.

Pimpinan DPR RI beserta para anggota dewan dijadwalkan memasuki ruang persidangan. Kehadiran mereka menyusul selesainya verifikasi kehadiran serta terpenuhinya ketentuan kuorum.