Komisi XI DPR RI telah menetapkan Khairul Abdurrahman bersama Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Penetapan tersebut untuk periode masa jabatan 2026-2031 setelah melalui rangkaian uji kelayakan dan kepatuhan.

Keputusan rapat internal ini dijadwalkan untuk segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI guna disahkan secara resmi.

Dalam proses uji kelayakan sebelumnya, Khairul memaparkan lima agenda utama untuk memperkuat lembaga BPK.

Agenda tersebut mencakup tindak lanjut terukur, transformasi digital, sinergi kelembagaan, integritas, dan partisipasi publik.

Ia menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan mengingat tantangan pengelolaan anggaran yang terus membesar.

Selain itu, digitalisasi pengelolaan keuangan negara juga menjadi fokus agar metode pemeriksaan terus berkembang.

Khairul menilai BPK tidak hanya bertugas menemukan masalah dalam pengelolaan APBN dan APBD, tetapi juga memastikan adanya perubahan nyata.

Oleh karena itu, ia mendorong agar rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara optimal dan berulang lebih baik.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyampaian hasil pemeriksaan menggunakan bahasa yang mudah dipahami publik melalui kanal digital untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.