Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan akan mengambil langkah tegas terkait penanganan kasus hukum narapidana.

Pihak kementerian berencana mencabut program bebas bersyarat yang sebelumnya telah diberikan kepada pelaku penipuan investasi.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan bahwa pencabutan tersebut didasari oleh proses remisi yang tidak benar.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Agus saat ditemui di Gedung Kementerian Hukum di Jakarta pada hari Senin.

Selain itu, jajaran kementerian saat ini juga sedang melakukan audit menyeluruh terhadap pemberian remisi serta pembebasan bersyarat.

Sebelumnya, pelaku investasi bodong robot trading Binomo tersebut sempat dinyatakan memperoleh pembebasan bersyarat.

Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, proses pembebasan bersyarat dilaksanakan pada Kamis, 24 September 2026.

Pelaksanaan bebas bersyarat tersebut mulanya dijadwalkan berlangsung di bawah pengawasan pihak Bapas Bogor.

Nama narapidana tersebut juga sempat mencuat dalam temuan dugaan hunian fasilitas mewah di dalam area lembaga pemasyarakatan.

Inspektur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan menyebut nama tersebut masuk dalam daftar warga binaan.

Temuan itu mengungkap dugaan penggunaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.

Kasus hukum yang menjerat terpidana ini bermula dari perkara penipuan investasi bodong yang disidangkan pada tahun 2022 lalu.

Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara selama 10 tahun serta denda sejumlah Rp5 miliar.

Terpidana dinyatakan terbukti sah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong dan pencucian uang.

Pelanggaran hukum tersebut merujuk pada ketentuan Undang-Undang ITE serta Undang-Undang TPPU.