2. Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan
Calon penerima harus berstatus sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan hingga periode tertentu (sebagai acuan, pada 2025 batasnya adalah hingga April). Kepesertaan ini menjadi indikator bahwa individu tersebut merupakan pekerja formal yang terdaftar di perusahaan atau instansi.

3. Batas Maksimum Penghasilan
Program ini secara khusus menargetkan pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan, atau yang setara dengan Upah Minimum Regional (UMR/UMK) di daerah masing-masing. Batasan ini bertujuan agar bantuan benar-benar menjangkau lapisan pekerja yang paling membutuhkan dukungan finansial tambahan.

4. Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri
Pekerja yang berstatus sebagai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak termasuk dalam kategori penerima. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut telah memperoleh jaminan kesejahteraan dan tunjangan yang diatur secara khusus oleh negara.

5. Tidak Menerima Program Keluarga Harapan (PKH)
Untuk menghindari tumpang tindih (overlapping) bantuan sosial, calon penerima BSU tidak boleh sedang menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran yang berjalan.

Mekanisme Pencairan: Peran Bank Himbara dan PT Pos Indonesia

Berdasarkan evaluasi keberhasilan penyaluran di tahun-tahun sebelumnya, pemerintah kemungkinan besar akan kembali menggandeng bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia sebagai saluran resmi pencairan dana BSU 2026.

Kolaborasi ini dinilai paling efektif untuk menjangkau jutaan pekerja di berbagai pelosok negeri. Bank-bank yang ditunjuk biasanya meliputi:

  • Bank Rakyat Indonesia (BRI)
  • Bank Negara Indonesia (BNI)
  • Bank Mandiri
  • Bank Tabungan Negara (BTN)
  • Bank Syariah Indonesia (BSI)