"Terkait dugaan tindak pidana ringan, berdasarkan keterangan dan pendapat ahli pidana, lokasi tersebut bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Jogja dalam penyelenggaraan perparkiran," tegas Kombes Ari.

Ia menambahkan, "Sehingga, peraturan daerah tidak dapat diterapkan karena lokasi tersebut berada di halaman Sasono Hinggil yang merupakan tanah Kasultanan."

Dengan kata lain, Perda Kota Yogyakarta tentang penyelenggaraan parkir tidak memiliki yurisdiksi atau kekuatan hukum untuk menjangkau area yang secara adat dan legal berada di bawah naungan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal ini secara otomatis membatalkan tuduhan pelanggaran administrasi daerah yang sempat digadang-gadang oleh sebagian pihak.


Sorotan Sultan HB X dan Dinamika Sosial Masyarakat Yogyakarta

Kasus ini tidak hanya sekadar persoalan hukum, tetapi juga menyentuh aspek kultural dan sosial yang unik di Yogyakarta. Dualisme tata kelola antara pemerintah daerah formal dan institusi Kasultanan sering kali menciptakan area abu-abu yang rawan disalahpahami oleh masyarakat awam.

Perhatian langsung dari Sultan Hamengku Buwono X terhadap polemik ini menunjukkan kepedulian tinggi pihak keraton terhadap kenyamanan publik dan iklim berusaha di kawasan yang bersejarah. Langkah Polresta Yogyakarta yang berkoordinasi dengan pihak terkait di Kasultanan juga dinilai sebagai upaya yang tepat untuk meredam eskalasi konflik, tanpa harus menempuh jalur pidana yang justru dapat memperkeruh suasana.

Di sisi lain, masyarakat dan komunitas pelaku usaha food truck diharapkan dapat lebih memahami peta kewenangan lahan sebelum beroperasi. Transparansi dari pihak pengelola parkir Kasultanan mengenai tarif dan mekanisme pungutan juga menjadi catatan penting agar tidak lagi memicu spekulasi "pungli" di masa depan.


Pelajaran Berharga dan Rekomendasi ke Depan

Gugurnya kasus dugaan pungli food truck Bolosego di Alkid meninggalkan sejumlah pelajaran berharga bagi berbagai pemangku kepentingan: