Pernyataan Resmi Polresta Yogyakarta: Tidak Memenuhi Unsur Pidana

Setelah melalui proses penyelidikan yang ketat, Polresta Yogyakarta menggelar konferensi pers untuk menjernihkan kabar yang beredar. Kapolresta Jogja, Kombes Pol. Ari Setyawan Wibowo, menyampaikan hasil temuan pihaknya dengan lugas pada Sabtu, 3 Oktober 2026.

"Berdasarkan fakta dan keterangan yang kami peroleh dalam proses penyelidikan, serta merujuk pada pendapat ahli pidana, kami menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut tidak memenuhi kualifikasi tindak pidana ringan (tipiring) maupun unsur tindak pidana pemerasan," ungkap Kombes Ari.

Ada dua poin krusial yang menjadi dasar keputusan ini:

  1. Tidak Ada Unsur Kekerasan atau Ancaman: Dalam kajian hukum pidana, pemerasan memerlukan unsur pemaksaan yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Polisi tidak menemukan bukti konkret bahwa terdapat intimidasi fisik maupun verbal yang memenuhi ambang batas pidana dalam interaksi tersebut.
  2. Kekeliruan Penerapan Peraturan Daerah: Banyak pihak yang mengira bahwa penarikan retribusi parkir di Alkid melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta. Namun, asumsi ini ternyata kurang tepat secara yuridis.

Status Lahan Sasono Hinggil: Kunci Utama di Luar Kewenangan Pemkot

Fakta paling mengejutkan sekaligus menjadi inti dari penyelesaian kasus ini adalah status kepemilikan lahan. Alun-alun Kidul, khususnya di area halaman Sasono Hinggil tempat food truck Bolosego beroperasi, bukanlah tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.

Kawasan tersebut merupakan Tanah Kasultanan. Pengelolaannya didasarkan pada surat keterangan resmi yang ditandatangani oleh Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) H. Prabukusumo pada tanggal 29 Agustus 2007. Dalam dokumen tersebut, hak pengelolaan diberikan kepada seorang individu bernama Lilik.