Anggota militer akan mendapatkan waktu satu hari dalam dua pekan mendatang untuk mendaftar sebagai pemilih atau menyerahkan surat suara.

Kebijakan ini dikeluarkan setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengarahkan penghentian tugas sementara secara menyeluruh di departemen tersebut.

Para komandan diwajibkan untuk menyelesaikan program penghentian tugas tersebut paling lambat pada 15 Oktober.

Hegseth menegaskan bahwa pihak kementerian tidak mengarahkan pilihan politik tertentu kepada para personel militer.

Namun, mereka berkomitmen memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para prajurit untuk menggunakan hak suara mereka.

Berdasarkan data Program Bantuan Pemilih Federal, tingkat partisipasi militer aktif biasanya menyerupai masyarakat umum.

Sebanyak 47 persen personel aktif menggunakan hak pilih pada 2020 dan sekitar 42 persen pada pemilihan tahun berikutnya.

Sementara itu, hanya 27 persen dari total prajurit yang memenuhi syarat tercatat memberikan suara dalam pemilu paruh waktu pada 2022.

Melalui kebijakan libur sementara ini, para prajurit dapat berkonsultasi langsung dengan petugas bantuan pemilih.

Mereka bisa mempelajari persyaratan khusus negara bagian serta tata cara pendaftaran pemilih secara lebih mendalam.

Komandan satuan juga diminta memberikan kelonggaran agar personel dapat membantu pasangan dan tanggungan mereka.

Langkah dorongan pemilih oleh Hegseth ini dinilai berbeda arah dari berbagai upaya hukum pemerintahan Trump sebelumnya.

Pemerintahan sebelumnya sempat berupaya membatasi praktik pemungutan suara melalui pos dengan alasan kecurangan.