Kementerian Perhubungan mulai menyusun insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebesar 11 persen.

Kebijakan ini dirancang untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau pada periode libur Natal dan Tahun Baru 2026.

Direktur Angkutan Udara Kemenhub Agustinus Budi Hartono menyampaikan regulasi tersebut kini sudah memasuki tahap akhir.

Penyusunan aturan perpajakan tersebut tinggal menyisakan proses harmonisasinya saja sebelum resmi diterapkan.

Besaran insentif PPN DTP penerbangan ini diproyeksikan akan sama persis dengan periode sebelumnya.

Pemerintah menilai pemberian stimulus fiskal tiket penerbangan sangat esensial untuk mendukung daya beli masyarakat.

Namun, kontribusi potongan biaya penunjang lain seperti tarif pelayanan jasa penumpang belum diputuskan.

Pihak kementerian juga menyiapkan langkah keamanan armada melalui posko terpadu serta pengawasan kelaikan udara.

Inspeksi ketat diprioritaskan guna mencegah kendala teknis dan potensi keterlambatan penerbangan selama lonjakan permintaan.

Selain kebijakan fiskal tersebut, pengawasan intensif juga dilakukan secara terintegrasi di seluruh wilayah operasi udara nasional.

Langkah pencegahan ini diharapkan mampu mengantisipasi potensi keterlambatan panjang yang kerap menjadi sorotan publik saat musim liburan.