Otoritas Jasa Keuangan menyatakan hingga saat ini belum menerima pengajuan resmi terkait rencana kepemilikan saham Bursa Efek Indonesia di atas batas maksimal 5 persen.

Pengajuan tersebut melibatkan BPI Danantara Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Bank Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengungkapkan bahwa pihak-pihak tersebut sebenarnya sudah menyampaikan minat awal ke bursa.

Namun, permohonan itu belum diajukan secara resmi karena pihak bursa masih merumuskan mekanisme penawaran saham di tingkat internal.

Menunggu Langkah Lanjutan Bursa Efek Indonesia

OJK saat ini masih menunggu langkah lanjutan dari BEI yang sedang menyiapkan anggaran dasar serta mematangkan mekanisme penawaran.

Calon pemegang saham baru yang berniat memiliki saham di bawah 5 persen tidak memerlukan izin khusus dari OJK.

Sebaliknya, proses permohonan dan verifikasi baru wajib diajukan melalui bursa apabila ada pihak yang meminati kepemilikan di atas ambang batas 5 persen.

Aturan baru OJK kini memperbolehkan saham bursa dimiliki oleh anggota bursa, investor strategis, hingga publik.

Ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.

Beleid ini berlaku sejak diundangkan pada 17 September 2026 sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Aturan baru ini menjadi landasan hukum bagi bursa untuk menjalankan langkah-langkah demutualisasi bursa efek.

Struktur kepemilikan saham bursa yang semula terbatas bagi anggota bursa kini dapat dimiliki oleh orang perseorangan maupun badan hukum Indonesia.

Regulasi tersebut juga menegaskan tiga kementerian atau lembaga yang dapat menjadi pemegang saham BEI yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan BPI Danantara.