Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sepakat memperketat aturan kendaraan angkutan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan.

Kesepakatan tersebut dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan pemerintah menyetujui usulan penambahan ketentuan pidana dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.

Melalui aturan baru ini, jerat hukum tidak hanya menyasar pengemudi di jalan raya saja.

Perluasan subjek hukum turut menjerat pemilik kendaraan, pihak korporasi, hingga pemilik barang yang menggunakan jasa angkutan tersebut.

Besaran denda pidana yang diusulkan dibagi ke dalam delapan kategori tingkatan sanksi.

Penilaian sanksi tersebut dimulai dari Kategori I sebesar Rp 1 juta hingga mencapai batas maksimal pada Kategori VIII sebesar Rp 50 miliar.

Pemerintah juga mewajibkan penerapan sistem penimbangan elektronik guna menunjang efektivitas pengawasan di lapangan.

Modernisasi alat penimbangan ini diharapkan mampu memperkuat pembuktian terhadap pelanggaran muatan kendaraan.

Rincian Tingkatan Denda Pelanggaran Truk ODOL

Besaran denda pidana yang diusulkan dalam regulasi anyar ini terbagi secara terperinci ke dalam delapan tingkatan yang progresif.

Penilaian sanksi tersebut dimulai dari Kategori I sebesar Rp 1 juta, Kategori II senilai Rp 10 juta, Kategori III sebesar Rp 50 juta, serta Kategori IV yang mencapai Rp 200 juta.

Selanjutnya, tingkatan sanksi berlanjut ke Kategori V senilai Rp 500 juta, Kategori VI sebesar Rp 2 miliar, Kategori VII senilai Rp 5 miliar, hingga batas maksimal pada Kategori VIII yang mencapai angka fantastis Rp 50 miliar.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah menyetujui usulan pengetatan ketentuan pidana beserta perluasan subjek hukum tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.

Selain itu, regulasi baru ini juga mewajibkan penerapan sistem penimbangan elektronik untuk menunjang efektivitas pengawasan serta memperkuat pembuktian pelanggaran muatan di lapangan.