Ombudsman RI menyatakan bahwa tindakan pembongkaran bangunan mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, merupakan bentuk upaya menghilangkan barang bukti.

Fikri Yasin selaku Anggota Ombudsman RI menyampaikan pandangannya tersebut saat dihubungi pada hari Rabu.

Ia menilai bahwa seharusnya dilakukan audit terlebih dahulu untuk menelusuri asal-usul uang sewa dari warga binaan serta aliran dana tersebut.

Menurutnya, pembongkaran hunian mewah yang seharusnya dijaga sebagai barang bukti justru menguatkan dugaan adanya praktik bisnis di dalam lapas.

Ia juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban atas temuan ini tidak hanya berada di tangan kepala lapas semata.

Sebelumnya, pembongkaran fasilitas mewah tersebut dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atas desakan Komisi XIII DPR RI.

Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso menyatakan bahwa pembongkaran bangunan tak berizin itu bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kembali.

Anggota Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka juga sempat meminta agar seluruh inventaris barang di dalam hunian mewah dicatat dengan baik untuk kepentingan penyidikan.

Pentingnya Bukti Fisik Gedung

Fikri menegaskan bahwa inventarisasi barang saja tidak cukup tanpa menyertakan bukti fisik bangunan mewah yang telah dirubuhkan tersebut.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso menyampaikan bahwa pembongkaran fasilitas tak berizin itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Sementara itu, anggota Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka juga mengingatkan agar seluruh properti yang dikeluarkan dari dalam ruangan harus dicatat secara mendetail demi kelancaran proses penyidikan yang sedang berjalan.