"Di tahun keempat ini usut tuntas itu dari mungkin upaya litigasi berganti kepada upaya-upaya untuk kampanye moral," ujar Eko.

Menurut Eko, meski negara telah memberikan bantuan maupun restitusi, hal itu dinilai tidak bisa menutup luka. Ia menilai restitusi belum memenuhi tuntutan keluarga korban.

"Restitusi yang sudah dijalankan oleh pemerintah, dibagikan oleh pengadilan itu, aparat-aparatnya, faktanya tidak cukup untuk memenuhi tuntutan-tuntutan keluarga korban dan korban itu sendiri," paparnya.

Salah satu perwakilan Aremania, Ambon Fanda, menyebut aksi ini dilakukan agar pemerintah tidak tutup mata. Menurutnya, luka Tragedi Kanjuruhan belum sembuh.

"Tragedi yang sudah jelas di depan mata tidak mudah untuk dilupakan. Harapan saya pemerintah tidak abai akan hal ini," kata Fanda.

Ia secara gamblang menyoroti vonis ringan yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Hukuman tersebut dinilai tidak sepadan dengan besarnya jumlah korban jiwa.

"Kalau dikatakan itu adil buat keluarga korban yang merasakan hukuman kemarin dua tahun untuk 135 nyawa itu konyol sekali menurut kita," ungkapnya.

Fanda juga mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum yang menurutnya lamban. Ia menilai aparat belum mampu menyentuh aktor intelektual di balik tragedi tersebut.

"Otak pelaku juga belum didapatkan. Hanya formalitas hukuman, formalitas menurut kami.

Itu yang kita kejar," katanya.

Kilas Balik dan Proses Hukum

Tragedi maut Stadion Kanjuruhan, Malang, terjadi usai peluit panjang pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya dibunyikan, 1 Oktober 2022 silam.

Aparat kepolisian menembakkan gas air mata di dalam stadion dan tribune penonton. Sebelumnya, beberapa orang suporter merangsek masuk ke lapangan.

Akibat kejadian itu, 135 orang dinyatakan tewas. Ratusan lainnya dilaporkan luka ringan hingga berat.