Pemerintah Malaysia resmi memulai proses pemulangan 1.476 warga negara Myanmar pada Selasa.

Langkah ini menjadi tahap awal dari program repatriasi bertahap yang menargetkan hingga 5.000 orang dari pusat detensi.

Proses Pemulangan dan Kesepakatan Diplomatik

Tiga kapal Angkatan Laut Myanmar bertolak dari pangkalan Lumut di Perak untuk membawa para imigran tersebut kembali.

Deportasi ini didasarkan pada kesepakatan diplomatik antara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan pemimpin militer Myanmar.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyatakan program ini bertujuan menyelesaikan permasalahan pencari suaka.

Kritik dan Respons Internasional

Di sisi lain, kebijakan pemulangan ini memicu kecaman keras dari badan pengungsi PBB dan berbagai organisasi HAM.

PBB menilai kondisi di Myanmar masih belum aman akibat perang saudara yang berkecamuk sejak tahun 2021.

Kementerian Dalam Negeri Malaysia menegaskan bahwa keberadaan imigran tak berdokumen telah menimbulkan dampak serius pada anggaran serta menciptakan krisis sosial di dalam negeri.

Masalah ini dinilai telah membebani keuangan negara secara signifikan dan menciptakan ancaman keamanan nyata bagi rakyat Malaysia.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan bahwa langkah diplomatik ini diambil untuk mencari solusi jangka panjang karena Malaysia tidak dapat menampung pengungsi tanpa batas waktu.

Anwar menegaskan bahwa penanganan imigran tetap dilakukan dengan memperhatikan norma kemanusiaan dasar meskipun pengembalian harus tetap dijalankan.

Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil menyampaikan bahwa pada fase kedua, sebanyak 3.524 orang pengungsi Myanmar telah disepakati bersama pihak Myanmar untuk diantarkan pulang pada kesempatan berikutnya.

Pemerintah Malaysia masih menunggu kepastian jadwal pemberangkatan gelombang berikutnya dari pihak militer Myanmar.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Luar Negeri Myanmar Han Win Aung menyampaikan bahwa program pemulangan ini melibatkan warga negara Myanmar yang sah dan bukan pemulangan warga Rohingya.

Kendati demikian, langkah ini tetap menuai kecaman dari berbagai pihak termasuk komunitas pengungsi Chin di Malaysia dan pengamat politik.