Kebijakan perawatan publik memegang peranan penting dalam mengatur bagaimana pekerjaan perawatan diakui, didukung, dan dibagikan secara adil dalam masyarakat.

Sistem ini melibatkan berbagai elemen mulai dari regulasi, anggaran, hingga infrastruktur dasar.

UN Women mempromosikan kerangka kerja 6R yang mencakup pengakuan, pengurangan beban, redistribusi tanggung jawab, pemberian imbalan yang layak, representasi, serta penyediaan sumber daya.

Pendekatan ini bertujuan untuk menempatkan perawatan sebagai barang publik yang krusial, bukan sekadar tanggung jawab privat.

Perkembangan Kebijakan Perawatan di Berbagai Negara

Di Chile, pemerintah bekerja sama dengan UN Women untuk merancang Rencana Dukungan dan Perawatan Nasional.

Presiden Chile mengesahkan undang-undang yang menetapkan hak untuk merawat, menerima perawatan, serta hak merawat diri sendiri.

Sementara itu, di Nigeria, survei penggunaan waktu yang melibatkan ribuan rumah tangga membantu merumuskan kebijakan tingkat negara bagian di Cross River.

Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan menghabiskan waktu lebih banyak untuk pekerjaan perawatan yang tidak dibayar dibandingkan laki-laki.

Di Kenya, peluncuran kebijakan perawatan nasional didorong oleh hasil penilaian kebutuhan perawatan untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur.

Pemerintah setempat mendistribusikan tangki air bersih serta membangun pusat penitipan anak untuk meringankan beban harian masyarakat.