Pelaku usaha berbasis inovasi tidak selalu harus mendaftarkan setiap teknologi atau informasi bisnisnya melalui paten.

Dalam kondisi tertentu, menjaga informasi tetap rahasia justru menjadi strategi pelindungan kekayaan intelektual yang lebih sesuai.

Karena itu, pelaku usaha perlu menimbang karakteristik inovasinya sebelum memilih antara paten dan rahasia dagang.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, menjelaskan bahwa kedua bentuk pelindungan ini berbeda secara mendasar.

Invensi yang dipatenkan pada akhirnya akan dipublikasikan kepada masyarakat, sedangkan rahasia dagang bertumpu pada kerahasiaan informasi.

Pelindungan rahasia dagang tidak diperoleh melalui pendaftaran seperti paten atau merek.

Pelindungan muncul secara otomatis sepanjang pemilik mampu menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Perusahaan perlu menerapkan langkah pengamanan agar pelindungan itu tetap berlaku di lapangan.

Langkah tersebut antara lain perjanjian kerahasiaan atau non-disclosure agreement serta pembatasan akses data.

Kerahasiaan bisnis memperoleh pelindungan melalui rezim rahasia dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.

Cakupannya meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain yang bernilai ekonomi.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang DJKI, Andrieansjah, menilai banyak pelaku usaha belum memahami potensi tersebut.

Terdapat tiga syarat utama agar informasi dapat dilindungi sebagai rahasia dagang secara hukum.

Pertama, informasi tersebut tidak diketahui oleh umum sama sekali.

Kedua, informasi memiliki nilai ekonomi karena dapat digunakan untuk kegiatan usaha.

Ketiga, pemilik telah melakukan langkah yang layak untuk menjaga kerahasiaannya.

Pemilik rahasia dagang berhak menggunakan sendiri informasi tersebut atau memberikan lisensi kepada pihak lain.

DJKI mengimbau masyarakat mengidentifikasi informasi bernilai ekonomi dalam kegiatan usahanya.