Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, meminta pemanfaatan aplikasi pengaduan masyarakat tidak berhenti pada penyelesaian laporan semata.

Data pengaduan dari masyarakat tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi guna memperbaiki kebijakan serta kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Pernyataan itu disampaikan saat penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengelolaan SP4N-LAPOR! di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, kepala daerah yang responsif serta mampu berkolaborasi dalam menangani aduan menunjukkan komitmen memperbaiki pelayanan kepada publik.

Bima memaparkan bahwa jumlah pengaduan mengalami peningkatan dari sekitar 33 ribu pada 2021 menjadi sekitar 73 ribu laporan pada 2025.

Dalam rentang waktu yang sama, durasi penyelesaian laporan yang mulanya mencapai 30 hari kini berhasil dipangkas menjadi sekitar empat hari.

Ia menyebutkan persentase laporan yang berhasil diselesaikan telah mencapai angka 97 persen di berbagai daerah.

Meskipun demikian, kecepatan penyelesaian laporan dinilai masih belum cukup untuk mengukur keberhasilan pengelolaan aduan.

Sejumlah persoalan yang mendominasi laporan warga mencakup infrastruktur jalan, ketenteraman umum, hingga administrasi kependudukan.

Kementerian Dalam Negeri lantas mendorong penguatan sosialisasi serta pembinaan agar sistem pengaduan tetap berjalan meski terjadi pergantian pejabat.