Sejumlah rabbi senior Israel secara resmi meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghentikan rencana Dewan Perdamaian atau Board of Peace.

Inisiatif tersebut dirancang khusus untuk mengelola wilayah Jalur Gaza di masa depan.

Desakan tersebut disampaikan melalui memorandum tertulis yang ditujukan langsung kepada Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel.

Memorandum itu juga ditembuskan kepada seluruh jajaran anggota kabinet keamanan Israel.

Dokumen tersebut dilaporkan pertama kali oleh surat kabar berbahasa Ibrani bernama Israel Hayom.

Para rabbi memperingatkan bahwa pengalihan kendali keamanan di Gaza kepada pihak asing membawa risiko besar.

Mereka menilai langkah itu dapat membahayakan keselamatan seluruh warga negara Israel.

Selain itu, kebijakan tersebut dikhawatirkan membuka jalan bagi berdirinya negara Palestina.

Peringatan itu merujuk pada kekhawatiran bahwa keterlibatan pihak luar justru merugikan posisi keamanan domestik.

Dewan Perdamaian sebelumnya sempat merilis peta jalan berisi 15 poin penting.

Rencana itu mencakup pelucutan senjata kelompok Hamas serta faksi-faksi Palestina lainnya.

Administrasi Jalur Gaza juga direncanakan akan dialihkan kepada Komite Nasional secara bertahap.

Namun, Perdana Menteri Netanyahu telah menolak mentah-mentah peta jalan tersebut.

Ia bersikeras bahwa Hamas harus dilucuti sepenuhnya sebelum pasukan Israel ditarik.

Penolakan serupa juga disuarakan oleh sejumlah menteri dari kalangan sayap kanan.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich termasuk pejabat yang secara terbuka mengkritik rencana itu.

Di sisi lain, Hamas mendesak komunitas internasional agar menekan Israel supaya menerima peta jalan tersebut.

Kelompok tersebut menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan yang dimediasi pihak lain.

Para rabbi kembali mengingatkan agar kesalahan masa lalu tidak kembali terulang.

Mereka menyebut penyerahan keamanan kepada pihak asing sama berisikonya dengan bencana Oslo.