Namun, dukungan terhadap konsep tidak berarti menutup mata terhadap kekacauan dalam eksekusi. Rocky tetap menempatkan dirinya sebagai "pengawas" yang kritis. Ia mengingatkan bahwa dukungan konstitusional tidak membatalkan hak warga negara—dan kaum intelektual—untuk mengkritik tata kelola, mengawasi anggaran, dan membongkar potensi penyimpangan.

"Jika pelaksanaannya buruk, ya harus dikritik. Mendukung esensi program tidak berarti kita harus diam melihat korupsi atau inefisiensi," tambahnya. Ini adalah sikap kenegarawanan yang menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan penguasa.

Standar Higienitas: Belajar dari Dapur SPPG Polda Riau

Salah satu sorotan menarik dari Rocky terkait implementasi MBG adalah isu keamanan pangan dan standar kebersihan. Ia menyoroti bahwa niat baik program MBG bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan standar sterilitas yang tinggi.

Dalam konteks ini, Rocky memberikan apresiasi terhadap langkah Polda Riau yang meresmikan Dapur SPPG (Satuan Pengamanan Pangan dan Gizi). Menurutnya, pengelolaan dapur yang dilakukan Polda Riau patut dijadikan contoh (role model) bagi daerah lain.

"Patut jadi contoh Polda lain," ujar Rocky menyoroti pentingnya sterilitas dapur dalam menjamin keamanan pangan bagi anak-anak bangsa.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Rocky sangat detail dalam mengawal kualitas. Ia tidak hanya bicara soal "anak harus makan", tapi "anak harus makan dengan aman dan bergizi". Standar dapur yang higienis, manajemen rantai pasok yang bersih, dan pengawasan kesehatan adalah syarat mutlak agar MBG tidak menjadi sumber penyakit baru.

Koperasi sebagai Tulang Punggung Ekonomi Kerakyatan

Selain MBG, Rocky juga menyoroti peran koperasi. Dalam skema MBG, koperasi tidak hanya diposisikan sebagai penyalur, tetapi sebagai penggerak ekonomi lokal.