Forum Intelektual Antardisiplin menyampaikan pandangan kritis mengenai arah kebijakan pendidikan nasional di Indonesia.

Kelompok intelektual tersebut menilai bahwa pemerintah seharusnya tidak terus menerus melakukan penggantian kurikulum.

Hal itu terungkap dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Indonesia Menggugat, Bandung, pada akhir pekan lalu.

Penguatan Evaluasi Implementasi Kurikulum

Menurut forum tersebut, langkah yang lebih krusial untuk dilakukan saat ini adalah memperkuat evaluasi implementasi.

Pendampingan serta pemantauan dampak kebijakan dinilai jauh lebih esensial dalam memperbaiki mutu pendidikan.

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai kalangan mulai dari akademisi, guru, pekerja, hingga petani.

Pendidikan dipandang bukan sekadar sarana menyampaikan ilmu pengetahuan eksakta atau keterampilan teknis semata.

Proses pembelajaran juga harus membentuk kemampuan berpikir kritis serta pengambilan keputusan yang adil.

Sejak reformasi tahun 1998, kurikulum pendidikan nasional tercatat telah mengalami beberapa kali pergantian.

Pergantian tersebut melahirkan berbagai model kurikulum mulai dari KBK hingga Kurikulum Merdeka.

Selain masalah kurikulum, forum itu menyoroti ketimpangan fasilitas pendidikan antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Gagasan otonomi kontekstual pun diusulkan agar sekolah bisa menyesuaikan pembelajaran dengan potensi lokal.

Guru juga didorong agar memiliki otonomi profesional yang memadai dalam mengarahkan siswa berpikir kritis.