Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengungkap dugaan kesalahan prosedur dalam proses penyelidikan dan penyidikan kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri Brigadir Imansyah Harefa.

Temuan itu disampaikan Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, di Kantor LBH Medan, Senin (28/9), setelah audit investigasi berjalan lebih dari satu bulan.

Audit dilakukan dengan menelusuri sejumlah dokumen, keterangan pihak terkait, hingga kondisi tempat kejadian perkara (TKP).

Perbedaan Informasi dan Isi LHP

Irvan menyoroti perbedaan antara pernyataan awal Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak yang menyebut Winda meninggal akibat bunuh diri dengan isi Laporan Hasil Penyelidikan (LHP).

Menurut Irvan, LHP justru menyebut adanya dugaan tindak pidana sesuai Pasal 458 KUHP dan Pasal 462 KUHP.

Pasal tersebut berkaitan dengan dugaan pembunuhan dan/atau mendorong memberikan fasilitas atau sarana orang bunuh diri.

Ia menilai bunuh diri bukan kategori simpulan karena bukan tindak pidana, sementara temuan LHP menunjukkan adanya dugaan tindak pidana.

LBH Medan juga menyoroti proses peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan LHP tertanggal 5 Agustus 2026.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disebut telah dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Medan.

Persetujuan Visum dan Pemeriksaan Keluarga

Temuan lain berkaitan dengan proses pemeriksaan jenazah, khususnya pihak yang memberikan persetujuan untuk visum dan autopsi.

Irvan menegaskan Imansyah bukan lagi keluarga Winda karena keduanya telah bercerai pada 2021.

Karena itu, menurutnya Imansyah seharusnya tidak bisa memberikan persetujuan untuk visum atau autopsi.

Ia merujuk Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHAP yang menyatakan pihak yang memberikan persetujuan atau perizinan adalah keluarga korban.