Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia memberikan respons positif terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah tersebut berfokus pada koreksi aturan yang mengizinkan pembakaran lahan hingga seluas dua hektare.

Kebijakan koreksi ini dinilai krusial untuk menutup celah hukum serta menekan risiko kebakaran hutan dan lahan.

Ketua Umum APHI Soewarso menyatakan bahwa sifat api tidak pernah terbatas oleh wilayah administratif maupun batas kepemilikan.

Pembakaran yang dilakukan pada satu bidang lahan berpotensi meluas dan mengancam lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, pencegahan harus dimulai sebelum api dinyalakan melalui penguatan tata kelola lahan serta air.

Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan mampu menyelaraskan regulasi untuk menciptakan penanganan yang konsisten.

Di sisi lain, ahli kebakaran Raffles Panjaitan menekankan pentingnya pembuktian berbasis sains dalam verifikasi titik api.

Kemunculan titik api di area konsesi memerlukan penelusuran koordinat serta jalur pergerakan api secara cermat.

Verifikasi data spasial tersebut bertujuan untuk memastikan kronologi kejadian sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Raffles, perbedaan antara lokasi kejadian kebakaran dan pihak yang melakukan pembakaran harus dibuktikan secara objektif di lapangan.

Analisis titik panas satelit juga perlu dicocokkan dengan batas konsesi yang sah demi menghindari kesimpulan keliru.