Kalangan ekonom menyoroti semakin lebarnya kesenjangan antara narasi pemerintah mengenai kondisi perekonomian dengan realitas yang dirasakan masyarakat.

Pemerintah dinilai perlu lebih terbuka terhadap masukan para ahli dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi.

Persoalan tersebut mengemuka dalam forum diskusi bertajuk 1 Tahun 7 Desakan Darurat Ekonomi.

Acara ini digelar oleh Aliansi Ekonom Indonesia di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada hari Jumat.

Aliansi Ekonom Indonesia memaparkan sejumlah persoalan pada klaster institusi dan pasar yang menunjukkan kemajuan prosedural.

Namun, kemajuan tersebut dinilai belum diikuti oleh penguatan struktural yang memadai di lapangan.

Salah satu isu yang disorot adalah penurunan indeks independensi de jure Bank Indonesia.

Indeks tersebut turun dari angka 0,84 pada periode 2013 hingga 2022 menjadi 0,76 pada tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 juga memperluas mandat Bank Indonesia terkait sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.

Para ahli menemukan adanya perbedaan antara data pertumbuhan ekonomi resmi dan situasi nyata.

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% pada triwulan pertama tahun 2026.

Sementara itu, estimasi dari pengamat berada di angka 4,89% dengan kisaran antara 4,4% hingga 5,2%.

Investasi juga dilaporkan semakin bergeser ke badan usaha milik negara dan entitas kuasi fiskal.

Wijayanto Samirin selaku ekonom Universitas Paramadina menyatakan adanya perbedaan lebar antara data dan realita.

Ia menyebutkan bahwa data yang tampak indah tidak mencerminkan kondisi sebenarnya yang dialami masyarakat.

Yose Rizal Damuri dari Center for Strategic and International Studies turut menyoroti dominasi negara tanpa strategi jelas.

Kehadiran negara yang tidak terarah dinilai berpotensi meningkatkan ketidakpastian dan memperkuat peran oligarki.