Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan resmi terkait pembebasan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr sebelumnya telah menandatangani dokumen pengampunan untuk Mary Jane.

Sikap Resmi Pemerintah Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pihaknya menghormati keputusan tersebut.

Yusril menjelaskan bahwa tanggung jawab pembinaan Mary Jane telah dialihkan sepenuhnya kepada Pemerintah Filipina.

Kebijakan pengalihan narapidana ini didasarkan pada kesepakatan resiprokal yang telah disetujui oleh kedua negara.

Sebelumnya, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada bulan April 2010 silam.

Pengadilan Indonesia sempat menjatuhkan vonis hukuman mati atas kepemilikan barang terlarang di dalam kopernya.

Eksekusi mati tersebut ditunda menyusul permintaan dari Pemerintah Filipina untuk proses hukum lanjutan.

Kedua negara kemudian menyepakati pemindahan narapidana yang ditandatangani pada bulan Desember 2024.

Mary Jane akhirnya dipulangkan ke negaranya sebelum akhirnya menerima grasi mutlak dari Presiden Marcos Jr.

Penandatanganan dokumen pengampunan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Ferdinand Marcos Jr di sela-sela kunjungan kerjanya.

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa mekanisme pemindahan dan pengampunan ini berjalan sesuai koridor hukum yang disepakati bersama.