Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan desakan penting di hadapan Majelis Umum PBB ke-81 di New York.

Ia meminta agar institusi internasional tersebut segera bertransformasi agar lebih representatif dan lincah.

Transformasi tersebut dinilai krusial demi memperkuat sistem multilateral dalam menghadapi berbagai krisis global.

Urgensi Perubahan Kelembagaan PBB

Sugiono menegaskan bahwa solusi atas kelemahan multilateralisme bukanlah mengurangi peran lembaga internasional.

Sebaliknya, dunia memerlukan sistem yang jauh lebih kuat, efektif, dan mampu menghasilkan tindakan nyata.

Meskipun perubahan kelembagaan membutuhkan proses panjang, tantangan saat ini menuntut langkah segera.

PBB tetap dipandang sebagai ruang vital bagi negara-negara untuk meredakan konflik dan menetapkan aturan bersama.

Selain reformasi kelembagaan, arsitektur keuangan internasional juga didorong agar lebih berpihak pada negara berkembang.

Sugiono mengingatkan bahwa aturan hukum internasional wajib ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu.

Dalam pidatonya, ia menyoroti krisis di Palestina sebagai ujian nyata bagi nurani dunia serta integritas sistem multilateral.

Pelanggaran hukum internasional yang terus terjadi di Gaza dan Tepi Barat dinilai mengingatkan kembali pada kondisi dunia sebelum lahirnya Piagam PBB serta konvensi-konvensi penting lainnya.

Berdasarkan sejarah perjuangannya sendiri melawan kolonialisme, Indonesia berkomitmen untuk konsisten menyuarakan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Dukungan tersebut akan terus diberikan hingga hak untuk menentukan nasib sendiri terpenuhi secara penuh.

Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat harus segera terwujud melalui kerangka solusi dua negara yang sesuai dengan hukum internasional.

Bagi Indonesia, penyelesaian isu Palestina merupakan tolok ukur utama apakah sistem multilateral benar-benar mampu menegakkan prinsip keadilan global saat dibutuhkan.