Pemerintah Indonesia menyatakan penghormatan atas langkah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. yang memberikan pengampunan kepada narapidana kasus narkotika Mary Jane Veloso.

Kepastian mengenai kebijakan pengampunan tersebut telah dipantau secara langsung oleh pihak berwenang di Indonesia melalui berbagai pemberitaan media massa.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengalihan wewenang pembinaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah Filipina.

Yusril menyatakan bahwa pemerintah RI sudah mengetahui hal tersebut dan menghormati apa pun keputusan yang diambil oleh Pemerintah Filipina.

Keputusan tersebut diambil sebagai implikasi atas asas resiprokal dalam perjanjian pemindahan narapidana antar kedua negara yang telah disepakati sebelumnya.

Sebelumnya, Mary Jane ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada April 2010 karena membawa 2,6 kilogram heroin di dalam kopernya hingga divonis hukuman mati.

Pelaksanaan eksekusi mati pada 2015 sempat ditunda atas permintaan Pemerintah Filipina agar Mary Jane bisa menjadi saksi dalam penanganan hukum terhadap perekrutnya.

Kesepakatan diplomatik pemindahan narapidana kemudian ditandatangani pada 6 Desember 2024 dan dilanjutkan dengan pemulangan Mary Jane ke Filipina pada 18 Desember 2024.

Sejak saat itu, seluruh proses pembinaan beralih ke Pemerintah Filipina hingga Presiden Ferdinand Marcos Jr. resmi memberikan pengampunan.