Presiden Prabowo Subianto mengajukan usulan penggratisan biaya pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri.

Kebijakan tersebut direncanakan menggunakan alokasi anggaran sekitar Rp94 triliun untuk menjangkau lebih dari 2,8 juta mahasiswa.

Wacana ini memicu beragam tanggapan dari kalangan mahasiswa yang selama ini harus berjuang melunasi Uang Kuliah Tunggal.

Sejumlah mahasiswa mengaku pesimis rencana tersebut bisa terwujud karena menilai pendidikan belum menjadi prioritas utama pemerintah.

Para mahasiswa menceritakan beratnya beban finansial yang harus mereka tanggung setiap semester untuk bisa terus berkuliah.

Kebutuhan biaya operasional kampus sendiri mulai melonjak sejak status perguruan tinggi berubah menjadi badan hukum pada tahun 2012.

Di sisi lain, kalangan ekonom berpendapat bahwa dana untuk program kuliah gratis sebenarnya dapat disediakan negara.

Syaratnya adalah mengoptimalkan penerimaan pajak dari kelompok masyarakat atas serta perusahaan besar dan mencegah kebocoran anggaran.

Menurut pengamat pendidikan Jejen Musfah, lonjakan biaya terjadi karena subsidi APBN berkurang drastis menjadi sekitar 20 persen setelah kampus berstatus badan hukum.

Akibatnya, perguruan tinggi harus mencari sendiri sisa 80 persen dana operasional melalui kenaikan UKT dan uang pangkal.

Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pendanaan program ini nantinya bersumber dari dana korupsi yang berhasil diselamatkan serta pembahasan bersama DPR.