Menurut keterangannya, kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah pada saat itu belum secara resmi muncul di dalam sistem komputerisasi haji terpadu atau Siskohat.

Sehingga, pembahasan yang sempat dilakukan oleh pihak DPR pada masa itu dinilai masih terlalu prematur karena kuota tambahan yang dibahas masih berupa asumsi semata.

Selain itu, pihak kubu Yaqut menegaskan bahwa DPR secara aturan tidak memiliki kewenangan penuh untuk ikut menentukan pembagian kuota haji.

Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini sendiri, terdapat empat orang terdakwa yang tengah diproses secara hukum oleh pihak berwenang.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kerugian keuangan negara akibat perkara tersebut ditaksir mencapai angka Rp622.090.207.166,41.

Jadwal lain yang perlu dicatat

  • Kuasa hukum mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, menyebut skema pembagian kuota haji 2024 sebesar 50:50 antara jemaah haji reguler dan khusus dibahas setelah adanya arahan Presiden ke-7 RI
  • Untuk itu, mantan Dirjen PHU Kementerian Agama, Hilman Latief, yang dihadirkan sebagai saksi pada hari ini menegaskan mengenai adanya arahan dari Jokowi perihal pembagian kuota haji 50:50.
  • Melissa menegaskan kebijakan pembagian kuota 50:50 tidak didasarkan pada niat untuk melakukan korupsi atau memperkaya pihak tertentu. Ia kembali mengaitkan kebijakan tersebut dengan pertimbangan keselamatan jemaah.