PT Bayan Resources Tbk resmi mencabut status force majeure pada kewajiban penyediaan batu bara.

Keputusan tersebut diambil setelah perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2026 disetujui Kementerian ESDM.

Persetujuan itu diberikan kepada tiga anak perusahaan PT Bayan Resources Tbk pada Rabu (23/9).

Ketiga entitas yang dimaksud meliputi PT Tiwa Abadi, PT Tanur Jaya, serta PT Fajar Sakti Prima.

Manajemen menyampaikan bahwa persetujuan tersebut diterima melalui Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia.

Dengan terbitnya dokumen tersebut, ketiga anak usaha kini dapat mempersiapkan kembali operasional pertambangan.

Kegiatan pengangkutan dan penjualan batu bara juga bisa kembali dijalankan oleh perusahaan produsen tersebut.

Langkah pemulihan operasional ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kelangsungan usaha perseroan.

Tambahan Kuota Produksi Batu Bara

Kementerian ESDM sebelumnya memastikan perubahan dokumen RKAB untuk tiga anak perusahaan Bayan telah diterbitkan.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menyebutkan proses evaluasi teknis telah rampung sepenuhnya.

Tambahan kuota produksi batu bara untuk ketiga perusahaan tersebut berada di kisaran 15 juta hingga 20 juta ton.

Di sisi lain, pemerintah menepis spekulasi yang mengaitkan persetujuan RKAB dengan isu pergantian pemegang saham.

Perubahan kepemilikan saham ditegaskan harus melalui izin menteri sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.