Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tindakan penegak hukum tersebut menyasar lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Perkara ini melibatkan delapan tersangka termasuk seorang direktur jenderal serta lima orang yang disebut sebagai kepercayaan menteri.

Pandangan tersebut disampaikan dalam perbincangan bersama mantan Ketua KPK Abraham Samad yang tayang pada Selasa (22/9/2026).

Posisi pejabat yang terlibat membuat bantahan mengenai keterlibatan Nusron Wahid dinilai sangat sulit untuk diterima.

Said Didu menyatakan tanggung jawab pimpinan tidak bisa dilepaskan begitu saja ketika pelanggaran melibatkan pejabat struktural resmi.

Ia menilai keterlibatan kepercayaan menteri yang berkolaborasi dengan direktur jenderal menunjukkan lembaga tersebut sudah rusak.

Menurutnya, sangat tidak masuk akal jika Menteri Nusron Wahid masih memberikan bantahan atas kasus rasuah ini.

Said Didu kemudian menyinggung rekam jejak yang ia sebut sebagai praktik berdagang kebijakan di lingkungan kekuasaan.

Pola melibatkan orang dekat untuk melobi korporasi atau kelompok berkepentingan disebutnya sebagai modus lama.

Ia menggambarkan siasat pejabat yang marah di depan publik sering kali menjadi kode bagi orang kepercayaan untuk bernegosiasi.

Besarnya uang sitaan dalam operasi tangkap tangan itu menunjukkan bahwa perkara tersebut bukanlah kasus dalam skala kecil.

Permasalahan ini dikaitkan dengan kepentingan korporasi besar serta praktik pembebasan lahan berskala masif.

Regulasi dalam sejumlah kasus diduga dapat dimanfaatkan melalui jalur belakang yang melibatkan pihak tertentu.

Said Didu mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara tersebut secara menyeluruh tanpa terkecuali.

Penyidikan diingatkan agar tidak berhenti pada pihak yang tertangkap tangan atau penerima uang secara langsung.

KPK juga diminta tidak masuk angin hanya karena menteri terkait tidak disebut menerima aliran dana secara langsung.

Persoalan tanggung jawab pimpinan juga berkaitan erat dengan gratifikasi dan pembiaran pelanggaran di bawah kewenangannya.