Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan 70 juta anak Indonesia perlu mendapat perlindungan di tengah perkembangan kecerdasan buatan (AI).

Pernyataan itu disampaikan Meutya di sela Sidang Umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (22/9).

Menurut Meutya, anak-anak akan tumbuh dan menjalani hidup dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi AI.

Karena itu, keselamatan dan hak anak harus dipastikan sejak awal, bukan setelah risikonya terjadi.

"Anak-anak kita akan hidup semakin dekat dengan AI.

Karena itu, keselamatan dan hak anak harus kita pastikan sejak awal, bukan setelah risikonya terjadi," ujar Meutya dalam keterangan resminya, Selasa (22/9).

Meutya menilai perkembangan AI berpotensi membantu anak mengembangkan potensi mereka. Namun, teknologi ini juga membawa risiko baru sehingga perlindungan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak.

Ia menegaskan keselamatan anak tidak bisa diserahkan kepada algoritma.

Tanggung jawab itu tidak hanya milik orang tua, melainkan juga pemerintah, platform teknologi, industri, sekolah, dan komunitas internasional.

"Kita tidak bisa menyerahkan keselamatan anak kepada algoritma. Pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, dan komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab masing-masing," katanya.

Kolaborasi lintas negara dan roadmap 2026-2027

Meutya menghadiri forum Protecting Children's Right Facing Artificial Intelligence: The Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI as an Operational Tool yang diselenggarakan PBB.

Forum itu dipimpin Presiden Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez, Presiden Kenya William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.