Peluang Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menghadapi proses diskualifikasi kembali menjadi sorotan publik.

Hal tersebut mencuat seiring dengan bergulirnya perkara Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi.

Pakar Hukum Tata Negara Charles Simabura menyatakan bahwa kemungkinan tersebut bergantung pada proses pembuktian di persidangan.

Menurutnya, penanganan perkara harus didasarkan pada kebenaran material serta bukti konkret yang diajukan oleh pemohon.

Persoalan utama yang diperdebatkan dalam perkara ini menyangkut pemenuhan syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran.

Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memberikan konsekuensi hukum tertentu terhadap pencalonan tersebut.

Charles menjelaskan bahwa kebenaran material dapat diteliti kembali saat perkara baru diajukan secara resmi.

Ia membandingkan situasi ini dengan sengketa pemilu sebelumnya ketika bukti terkait syarat calon belum tersedia.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa permohonan tidak boleh mengulang substansi atau dalil yang sama persis dengan putusan lama.

Sengketa yang hanya mengulang tudingan kecurangan atau politik uang tidak dapat diajukan kembali dengan materi serupa.

Namun, perkara yang dihadapi saat ini membawa norma serta alat baru yang dikaitkan langsung dengan syarat calon.

Dalam konteks tersebut, Mahkamah Konstitusi dinilai mempunyai ruang pemeriksaan untuk mempertimbangkan aspek keadilan.

Langkah tersebut diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 untuk menerima perkara.

Komisi Pemilihan Umum bertindak sebagai pihak termohon dalam persidangan ini.

Sementara itu, DPP Perkumpulan Militan Gerakan Bersama Rakyat Nusantara tercatat sebagai pihak terkait.

Badan Pengawas Pemilu juga dijadwalkan untuk menyampaikan keterangan di hadapan majelis hakim.