Poin Kritis: Pengabaian Asas Praduga Tak Bersalah dan Kesetaraan Hukum

Lebih jauh, Misyal menyoroti adanya dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum negara. Pihak Erin Wartia menilai bahwa kehadiran Rieke dalam kasus ini berpotensi mengabaikan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law).

"Jadi, harusnya beliau selaku wakil rakyat datang ke Polres Jakarta Selatan dengan mengedepankan praduga tidak bersalah. Beliau paham Undang-Undang Dasar, bahwa UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berkedudukan sama di mata hukum dan pemerintahan," tegas Misyal.

Penekanan pada Pasal 27 UUD 1945 ini menjadi fondasi utama argumen pihak pelapor. Dalam negara hukum, setiap individu, terlepas dari latar belakang atau koneksi yang dimiliki, berhak diperlakukan secara adil tanpa tekanan atau pengaruh dari figur berwenang. Kehadiran seorang anggota dewan yang secara vokal membela satu pihak di ruang penyidikan dikhawatirkan dapat menciptakan ketimpangan psikologis dan prosedural bagi pihak lainnya.

Dampak Nyata Terhadap Proses Penyidikan di Polres Jakarta Selatan

Salah satu poin paling krusial dalam laporan ini adalah dampak langsung dari tindakan Rieke terhadap kelancaran proses hukum. Misyal mengungkapkan bahwa kehadiran Rieke yang berbarengan dengan pelapor, yakni Hera, saat menemui penyidik di Polres Jakarta Selatan dinilai sangat mengganggu jalannya penyelidikan.

"Harusnya beliau datang ke Polres Jakarta Selatan tanpa berbarengan dengan saudari pelapor, yaitu Saudara Hera, untuk memastikan bahwa perkara ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Harus dipastikan tidak ada intervensi oleh pihak mana pun," jelas Misyal.