Pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron dikabarkan memberikan izin khusus bagi pesawat yang membawa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Izin tersebut diberikan agar pesawat kepresidenan itu dapat melintasi wilayah udara Prancis dalam perjalanan menuju New York.

Kehadiran Netanyahu di Amerika Serikat diagendakan untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Langkah pemerintah Prancis ini langsung memicu gelombang kritik tajam dari sejumlah pihak, termasuk politisi lokal.

Anggota Parlemen Eropa, Emma Fouerreau, secara terbuka mengecam keputusan tersebut melalui pernyataan resminya.

Fouerreau menilai tindakan itu mencoreng reputasi Prancis karena mengabaikan aturan hukum internasional yang berlaku.

Kritik tersebut juga menyoroti status Netanyahu yang kini tengah menghadapi surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional.

Catatan menunjukkan bahwa penggunaan jalur udara Prancis ini bukanlah kejadian yang pertama kali dilakukan.

Pesawat yang sama sebelumnya tercatat pernah melintasi kawasan tersebut pada bulan Juli 2026.

Lintasan udara serupa juga pernah dipakai pada bulan Februari, April, serta Juli sepanjang tahun 2025.

Sebelum keberangkatannya, Netanyahu sempat menegaskan komitmennya untuk tetap hadir di markas besar PBB.

Dia mengabaikan berbagai ancaman penangkapan yang sebelumnya sempat dilontarkan oleh Wali Kota New York, Zohran Mamdani.

Dalam agendanya, Netanyahu disebut akan memangkas durasi kunjungannya ke Amerika Serikat secara drastis.

Media Israel melaporkan bahwa pemimpin tersebut diperkirakan tiba pada Kamis pagi waktu setempat.

Netanyahu dijadwalkan menyampaikan pidato pada pukul 14.00 waktu New York sebelum langsung bertolak pulang.

Keputusan untuk mempercepat kepulangan tersebut diambil guna menghindari potensi aksi protes serta alasan keamanan.