Penyitaan 1.048 Ton Udang Impor di Jatim Selamatkan Rp405 Miliar
Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamankan 1.048 ton udang impor yang diduga tidak sesuai peruntukan di beberapa wilayah Jawa Timur.
Langkah penindakan tersebut dilakukan untuk mencegah komoditas yang seharusnya diolah untuk kebutuhan ekspor justru masuk ke pasar domestik.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pihaknya tidak akan membiarkan udang impor tersebut merembes ke pasar lokal.
Pengawasan ketat ini juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dengan estimasi mencapai Rp405,8 miliar.
Asal Komoditas dan Jenis Udang yang Diamankan
Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono menyebutkan bahwa produk perikanan tersebut berasal dari Kanada, Argentina, serta Ekuador.
Barang-barang itu masuk ke Jawa Timur melalui mekanisme Kawasan Berikat yang memiliki aturan khusus.
Ketentuan tersebut mewajibkan udang impor agar diolah kembali lalu diekspor keluar negeri, bukan untuk diperjualbelikan di dalam negeri.
Petugas menyegel 19,16 ton udang pink asal Kanada yang berada di Probolinggo dan Pasuruan.
Selain itu, petugas turut mengamankan 885,3 ton udang merah asal Argentina bersama 144 ton udang vaname asal Ekuador.
Operasi pengamanan ini dijalankan sebagai respons atas keresahan masyarakat terhadap peredaran udang impor di pasar domestik.
KKP menilai langkah tersebut penting demi menjaga iklim usaha yang sehat bagi para pembudidaya nasional.
Pemerintah berkomitmen melindungi pasar serta pembudidaya lokal dari gempuran produk impor yang menyalahi aturan.
Tahap berikutnya, KKP akan mendalami kasus untuk mencari indikasi pelanggaran administratif maupun unsur pidana.
Apabila ditemukan pelanggaran administratif, proses hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sementara itu, penindakan hukum pidana akan ditempuh jika ditemukan bukti unsur pidana dalam kasus tersebut.
Dalam proses pengawasan ini, Ditjen PSDKP juga menggandeng Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Koordinasi dilakukan untuk memeriksa potensi ketidakpatuhan di bidang perpajakan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
Update Terbaru
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






