Sebanyak delapan negara secara resmi mendesak Israel agar segera menepati kewajiban mereka dalam tahap awal rencana perdamaian Gaza.

Desakan bersama ini mencakup jaminan pengiriman bantuan kemanusiaan secara aman dan lancar tanpa hambatan.

Tuntutan Pemulihan Infrastruktur dan Gencatan Senjata

Para menteri luar negeri dari delapan negara tersebut menyampaikan seruan tersebut melalui Kementerian Luar Negeri Mesir.

Mereka menuntut fasilitas untuk pemulihan infrastruktur krusial yang rusak akibat konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Pertemuan itu menyoroti urgensi mempertahankan gencatan senjata serta menghentikan segala bentuk pelanggaran.

Penolakan Penggusuran dan Dukungan Solusi Dua Negara

Kelompok negara tersebut juga menyatakan penolakan tegas terhadap segala upaya pemindahan paksa warga Palestina.

Mereka menegaskan kembali komitmen terhadap solusi dua negara demi masa depan wilayah Palestina.

Kelanjutan Tahap Kedua dan Posisi Israel

Rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat ini turut mencakup kerangka kerja untuk memajukan tahap kedua.

Langkah tersebut meliputi proses perlucutan senjata serta penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza.

Selain itu, rencana itu juga memuat pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional serta dimulainya pemulihan dan rekonstruksi awal di seluruh kawasan Gaza.

Kedelapan negara menekankan bahwa wilayah Gaza harus tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari teritori Palestina.

Penolakan Perubahan Demografi dan Kondisi Korban

Para menteri luar negeri secara tegas menolak langkah apa pun yang bertujuan mengubah karakter teritorial maupun demografis di wilayah pendudukan Palestina.

Mereka juga menuntut agar perluasan pemukiman ilegal dan langkah-langkah terkait segera dibatalkan.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel menyatakan bahwa negaranya tidak akan menarik diri dari posisi saat ini di Gaza.

Penarikan tersebut ditolak hingga Hamas berhasil disingkirkan dan wilayah kantong itu sepenuhnya didemilitarisasi.

Otoritas kesehatan Gaza melaporkan bahwa ribuan korban jiwa telah jatuh sejak konflik pecah pada Oktober 2023 lalu.

Meskipun gencatan senjata sempat disepakati, serangan militer yang berlanjut membuat implementasi rencana perdamaian ini masih menemui jalan buntu.