Pakar hukum Chairul Huda memberikan pandangan terkait terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2026.

Regulasi tersebut mengatur tentang percepatan perbaikan tata kelola pertambangan timah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menurut Huda, aturan itu berpotensi menjadi landasan bagi para terpidana perkara korupsi untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Upaya tersebut dapat diajukan oleh pihak-pihak yang sebelumnya telah divonis bersalah dalam perkara tata niaga komoditas timah.

Beberapa nama yang disorot meliputi pengusaha Harvey Moeis serta Alwin Albar selaku mantan Direktur Operasional PT Timah.

Keduanya diketahui telah menerima putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah.

Chairul Huda menyampaikan bahwa peraturan tersebut membuat seluruh putusan perkara PT Timah yang sudah inkrah dapat mengajukan PK.

Hal itu didasarkan pada ketentuan baru yang memberikan dasar legalitas terhadap praktik pertambangan yang sebelumnya dipermasalahkan.

Ia menilai situasi ini memunculkan konsekuensi hukum tersendiri terhadap perkara-perkara yang sebelumnya sudah diputus pengadilan.

Kebijakan baru ini dinilai melegalkan tindakan yang sebelumnya dipandang sebagai pelanggaran hukum oleh penegak hukum.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum akibat perbedaan perlakuan antara kebijakan masa lalu dan regulasi saat ini.

Huda mempertanyakan konsistensi pemerintah karena memproses kasus pembelian biji timah sebagai tindak pidana korupsi.

Di sisi lain, pemerintah kini justru menerbitkan aturan yang membenarkan praktik pengelolaan pertambangan tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti bentuk regulasi yang dipilih pemerintah dalam menangani persoalan tata kelola tambang timah.

Peraturan Presiden seharusnya mengatur hal-hal yang bersifat nasional serta mencakup kebutuhan aktual secara menyeluruh.

Dalam beleid itu, PT Timah diatur dapat melakukan pembelian komoditas dari pemegang izin pertambangan rakyat.

Transaksi tersebut harus memperhitungkan kuantitas, kualitas, harga pasar wajar, serta iuran pertambangan rakyat yang berlaku.

Kesepakatan pembelian wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pemegang izin pertambangan rakyat dan pihak PT Timah.

Huda menilai bentuk Peraturan Presiden tersebut terlalu besar untuk ukuran kebijakan yang hanya bersifat lokal di satu provinsi.