Dampak Perpres Timah, Terpidana Korupsi PT Timah Berpotensi Ajukan PK
Pakar hukum Chairul Huda memberikan pandangan terkait terbitnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2026.
Regulasi tersebut mengatur tentang percepatan perbaikan tata kelola pertambangan timah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurut Huda, aturan itu berpotensi menjadi landasan bagi para terpidana perkara korupsi untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.
Upaya tersebut dapat diajukan oleh pihak-pihak yang sebelumnya telah divonis bersalah dalam perkara tata niaga komoditas timah.
Beberapa nama yang disorot meliputi pengusaha Harvey Moeis serta Alwin Albar selaku mantan Direktur Operasional PT Timah.
Keduanya diketahui telah menerima putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah terkait kasus korupsi di wilayah PT Timah.
Chairul Huda menyampaikan bahwa peraturan tersebut membuat seluruh putusan perkara PT Timah yang sudah inkrah dapat mengajukan PK.
Hal itu didasarkan pada ketentuan baru yang memberikan dasar legalitas terhadap praktik pertambangan yang sebelumnya dipermasalahkan.
Ia menilai situasi ini memunculkan konsekuensi hukum tersendiri terhadap perkara-perkara yang sebelumnya sudah diputus pengadilan.
Kebijakan baru ini dinilai melegalkan tindakan yang sebelumnya dipandang sebagai pelanggaran hukum oleh penegak hukum.
Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum akibat perbedaan perlakuan antara kebijakan masa lalu dan regulasi saat ini.
Huda mempertanyakan konsistensi pemerintah karena memproses kasus pembelian biji timah sebagai tindak pidana korupsi.
Di sisi lain, pemerintah kini justru menerbitkan aturan yang membenarkan praktik pengelolaan pertambangan tersebut.
Selain itu, ia juga menyoroti bentuk regulasi yang dipilih pemerintah dalam menangani persoalan tata kelola tambang timah.
Peraturan Presiden seharusnya mengatur hal-hal yang bersifat nasional serta mencakup kebutuhan aktual secara menyeluruh.
Dalam beleid itu, PT Timah diatur dapat melakukan pembelian komoditas dari pemegang izin pertambangan rakyat.
Transaksi tersebut harus memperhitungkan kuantitas, kualitas, harga pasar wajar, serta iuran pertambangan rakyat yang berlaku.
Kesepakatan pembelian wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pemegang izin pertambangan rakyat dan pihak PT Timah.
Huda menilai bentuk Peraturan Presiden tersebut terlalu besar untuk ukuran kebijakan yang hanya bersifat lokal di satu provinsi.
Update Terbaru
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Nilai Tukar Rupiah Rebound Mengakhiri Perdagangan di Rp18.256
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Lonjakan Harga Minyak Dunia Dipicu Ketegangan AS dan Iran
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB






