Kawasan Asia Tenggara tengah menyiapkan aturan perlintasan data lintas batas yang dinamakan Digital Economy Framework Agreement.

Perjanjian regional ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum bersama bagi perekonomian digital.

Tantangan Perlindungan Data WNI

Indonesia dinilai perlu aktif memperkenalkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi demi menjaga kedaulatan data warga.

Integrasi ekonomi kawasan berkembang pesat, namun aspek pelindungan hak asasi manusia dan privasi masih tertinggal.

Sebagian besar aturan privasi diposisikan sebagai instrumen bisnis untuk mengurangi fragmentasi aturan perdagangan.

Konsumen menghadapi risiko penyalahgunaan data ketika informasi pribadi diperjualbelikan di pasar global.

Keberhasilan ekonomi digital ASEAN seharusnya diukur dari sejauh mana perlindungan diberikan kepada otonomi individu.

Integrasi Ekonomi dan Ketimpangan Regulasi

Secara bertahap, ASEAN berkembang dari asosiasi berbasis konsensus menjadi komunitas berlandaskan aturan hukum dengan nilai ekonomi gabungan hingga Rp73 ribu triliun.

Meskipun demikian, prinsip non-intervensi tradisional membuat mekanisme hak asasi manusia dan privasi di tingkat regional masih relatif lemah.

Draf lengkap Digital Economy Framework Agreement (DEFA) belum tersedia untuk umum menjelang target penandatanganannya pada November 2026 mendatang.

Tantangan utamanya adalah memastikan seluruh masyarakat memperoleh manfaat yang adil di tengah perbedaan kerangka hukum dan kapasitas antarnegara anggota.

Bagi Indonesia dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, DEFA memiliki posisi yang sangat strategis dalam sektor keuangan digital.

Indonesia perlu konsisten mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar data WNI tidak menjadi komoditas pasar global yang minim perlindungan.