Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menyampaikan pernyataan tegas terkait status Bupati Bolaang Mongondow Utara.

Pimpinan partai menyatakan bahwa kepala daerah tersebut bukan merupakan bagian dari kader internal mereka.

Pernyataan itu disampaikan setelah pejabat daerah tersebut tersandung masalah hukum yang ditangani lembaga antirasuah.

Ketua DPP PDI Perjuangan menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kartu tanda anggota partai.

Pihak partai juga memastikan tidak akan memberikan pendampingan hukum ataupun menjatuhkan sanksi organisasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah melakukan penahanan terhadap bupati tersebut selama masa awal penyidikan.

Tersangka terlihat mengenakan rompi tahanan khusus sebelum dibawa menuju rumah tahanan untuk menjalani proses hukum.

Mengutip keterangan Olly Dondokambey, Andreas menyebutkan bahwa Sirajudin hanya pernah diusung oleh PDI Perjuangan bersama PPP dalam pilkada serentak lalu.

Meski demikian, kepala daerah itu dipastikan tidak pernah terlibat dalam berbagai kegiatan partai politik yang bersangkutan.

Lebih lanjut, tersangka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat di wilayahnya dan meminta doa agar dapat fokus menghadapi proses hukum.

Lembaga antirasuah dijadwalkan segera mengumumkan kronologi lengkap serta konstruksi perkara melalui konferensi pers resmi.