Tiga fraksi di DPR memberikan tanggapan terkait wacana syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang harus didukung minimal dua fraksi parlemen.

Wacana tersebut muncul melalui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sikap Partai Politik di Parlemen

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyatakan partainya masih menunggu pembahasan formal yang dijadwalkan berlangsung di tingkat Panitia Kerja.

Komisi II DPR berencana segera membentuk Panitia Kerja RUU Pemilu guna membahas berbagai substansi secara teknis dan mendetail.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menyebutkan bahwa pihaknya menekankan pentingnya partisipasi publik sebelum aturan tersebut dibahas resmi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan dukungan terhadap wacana tersebut.

Sarmuji menilai aturan minimal dua fraksi sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi agar jumlah pasangan calon tidak terlalu sedikit maupun terlalu banyak.

Latar Belakang Wacana dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Wacana pembatasan pencalonan presiden dan wakil presiden melalui revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini sebelumnya juga sempat disinggung oleh sejumlah elite politik lain.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sempat mengungkapkan hal serupa terkait wacana syarat minimal dukungan partai parlemen.

Isu mengenai aturan baru ini kembali mencuat setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 62/PUU-XXII/2024 pada 2 Januari 2025 lalu.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi meminta agar ketentuan ambang batas pencalonan presiden dihapus secara total tanpa memandang besaran persentase kursi maupun suara sah nasional.