Departemen Telekomunikasi memberikan peringatan serius terkait maraknya penerbitan kartu SIM ilegal dan manipulasi nomor identitas perangkat.

Langkah tegas ini diambil menyusul investigasi kejahatan siber yang menemukan aktivitas aktivasi nomor seluler tanpa izin warga.

Aturan Hukum dan Konsekuensi Pelanggaran Telekomunikasi

Pelanggaran terkait manipulasi pengenal telekomunikasi kini dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

Setiap pihak yang terbukti melanggar ketentuan tersebut dapat menghadapi hukuman penjara hingga tiga tahun.

Selain ancaman kurungan, pelaku juga terancam sanksi denda yang sangat besar mencapai Rp 50.00.000.

Pemerintah menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi sangat penting guna melindungi masyarakat dari berbagai modus penipuan.

Masyarakat diimbau agar senantiasa berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan dokumen identitas pribadi mereka.

Layanan Sanchar Saathi dapat dimanfaatkan publik untuk memeriksa keabsahan nomor seluler serta perangkat yang terdaftar.

Imbauan bagi Masyarakat dan Pemanfaatan Sanchar Saathi

Departemen Telekomunikasi mengingatkan warga agar tidak menggunakan perangkat dengan IMEI yang telah dimodifikasi atau memperoleh kartu SIM melalui dokumen palsu.

Masyarakat juga diminta untuk tidak memindahtangankan kartu SIM atas nama mereka kepada pihak lain yang berpotensi menyalahgunakannya untuk tindak pidana siber.

Melalui portal dan aplikasi Sanchar Saathi, pengguna dapat memeriksa seluruh nomor seluler yang terdaftar serta memblokir nomor yang tidak dikenal.

Fitur pemeriksaan keaslian perangkat juga disediakan agar warga dapat memverifikasi nomor IMEI beserta merek dan produsen ponsel mereka secara mandiri.