"Kami mengambil langkah-langkah konkret dengan berdiskusi bersama kepala sekolah dan pihak humas. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk menjaga, melindungi, dan memberikan pembinaan yang tepat kepada generasi muda," tambahnya.

Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma penanganan kasus yang melibatkan anak muda, di mana aspek pembinaan dan pencegahan diutamakan, tanpa mengesampingkan penegakan hukum jika memang ditemukan unsur pelanggaran pidana yang berat.

Peringatan Keras Hukum: Ancaman 6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Di tengah viralnya video tersebut, kepolisian mengeluarkan imbauan keras kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tidak menyebarluaskan, mengunduh, atau mengunggah kembali konten bermuatan asusila tersebut.

Banyak yang tidak menyadari bahwa sekadar meneruskan (forward) video seperti ini ke grup WhatsApp atau mengunggahnya di media sosial dapat menjerat seseorang ke dalam jeratan hukum pidana.

Secara hukum, tindakan ini diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tepatnya, Pasal 27 ayat (1) mengatur larangan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Pelanggaran terhadap pasal ini diancam hukuman yang sangat berat sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Perlu dicatat bahwa penerapan pasal ini tetap bergantung pada fakta persidangan, unsur perbuatan, serta hasil pemeriksaan aparat penegak hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah memberikan penjelasan konstitusional mengenai pemaknaan unsur "melanggar kesusilaan" agar tidak terjadi multitafsir yang merugikan kebebasan berekspresi secara wajar, namun tetap melindungi moralitas publik.