Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan program perlindungan bagi keluarga pekerja informal yang mengalami risiko kecelakaan kerja.

Program asuransi ketenagakerjaan ini menawarkan santunan tunai serta fasilitas pendidikan untuk anak peserta.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa ahli waris berhak menerima santunan sebesar Rp72 juta jika kepala keluarga meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

Selain dana santunan tersebut, dua anak dari peserta juga akan memperoleh jaminan pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

Manfaat dari perlindungan ini mencakup biaya pengobatan akibat kecelakaan kerja yang ditanggung sepenuhnya melalui skema asuransi.

Dedi menyebutkan bahwa salah satu penerima manfaat di Bekasi bahkan pernah mendapatkan klaim pembayaran mencapai Rp500 juta.

Selain risiko kecelakaan di tempat kerja, program tersebut juga memberikan santunan hingga Rp42 juta apabila peserta meninggal dunia karena sakit.

Target sasaran program ini mencakup berbagai jenis profesi informal yang ada di tengah masyarakat.

Kelompok pekerja yang masuk dalam sasaran program meliputi petani, nelayan, buruh bangunan, sopir, pengemudi ojek online, ojek pangkalan, pedagang asongan, asisten rumah tangga, hingga kuli pikul.

Pemerintah daerah menanggung seluruh premi asuransi bagi para pekerja informal tersebut.

Pemprov Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota mencatat sekitar 1 juta pekerja informal telah terdaftar sebagai peserta asuransi sepanjang tahun berjalan.

Pemerintah daerah menargetkan jumlah cakupan tersebut akan meningkat signifikan pada 2027 mendatang.

Target ambisius ditetapkan agar sebanyak 5,4 juta kepala keluarga pekerja informal bisa terlindungi oleh program jaminan asuransi ketenagakerjaan.

Total anggota keluarga yang terlindungi dari inisiatif ini diperkirakan mencapai angka sekitar 17 juta orang.

Masyarakat dapat mengakses kepesertaan melalui aplikasi bernama Asuransi Aing yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.

Sistem digital ini bertujuan untuk mempermudah kepala keluarga pekerja informal dalam memperoleh jaring pengaman sosial.