Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan target ambisius terkait perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.

Ia menargetkan pemberian asuransi bagi 5,4 juta kepala keluarga pekerja informal di seluruh wilayah Jawa Barat pada 2027.

Premi asuransi tersebut nantinya dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota.

Kelompok pekerja informal yang menjadi sasaran program ini mencakup petani, nelayan, buruh bangunan, serta sopir.

Selain itu, program jaminan ini juga menyasar pengemudi ojek online, ojek pangkalan, pedagang asongan, dan asisten rumah tangga.

Kategori penerima manfaat turut mencakup pekerja harian seperti kuli pikul yang beroperasi di berbagai wilayah.

Pada tahun berjalan 2026, pemerintah daerah telah mengasuransikan sebanyak 1 juta pekerja informal di wilayah tersebut.

Para pekerja informal yang terdaftar akan mendapatkan fasilitas berupa jaminan biaya pengobatan gratis dari asuransi ketenagakerjaan.

Pemerintah mencatat salah satu penerima manfaat di Bekasi bahkan telah menerima pembayaran klaim hingga Rp500 juta.

Perlindungan ini juga mencakup jaminan kesehatan penuh apabila para pekerja mengalami kecelakaan saat bekerja.

Apabila terjadi kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian, keluarga korban akan memperoleh santunan sebesar Rp72 juta.

Paket santunan tersebut sudah ditambah dengan asuransi jaminan pendidikan untuk dua orang anak dari tingkat TK hingga perguruan tinggi.

Sementara itu, santunan bagi keluarga jika kematian disebabkan oleh sakit ditetapkan mencapai Rp42 juta.

Secara keseluruhan, total anggota keluarga yang dilindungi oleh program jaminan sosial ini mencapai 17 juta jiwa.

Bagi kepala keluarga yang ingin mengakses kepesertaan, pemerintah menyediakan akses melalui aplikasi khusus bernama Asuransi Aing.